Sabtu, 13 September 2014

Pergi haji bila mampu, masihkah berlaku?

MERDEKA.COM. Bagi umat Islam, melakukan ibadah haji adalah kewajiban. Namun kewajiban bukan tanpa syarat, umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah haji jika mampu.

Mampu dalam hal ini dibagi menjadi dua, yakni mampu secara fisik, mampu secara finansial. Nah apakah kenyataannya para jamaah haji adalah orang-orang kaya yang mampu secara materi?

Ternyata tidak. Hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah NU (LDNU), Ahmad Zaki Mubarak. Dia menyatakan semua pihak terkait urusan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) harus sadar sebagian besar jamaah haji Indonesia bukanlah orang kaya.

Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Ternyata, mayoritas haji asal Jawa Timur dari kalangan miskin, seperti petani, ibu rumah tangga, PNS, pelajar, pedagang, swasta, anggota TNI/Polri, dan lainnya.

"Mungkin yang bisa dianggap dari kelompok kaya adalah kalangan BUMN, tapi jumlahnya hanya 1,13 persen," kata Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya HM Asyhuri kepada Antara di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan haji asal Jatim tahun 2013 berjumlah 28.448 orang yang meliputi swasta sebanyak 9.060 orang atau 31,85 persen, lalu ibu rumah tangga yang mencapai 5.390 orang atau 18,95 persen.

Selanjutnya, petani sebanyak 5.118 orang atau 17,99 persen, PNS sebanyak 4.685 orang (16,47 persen), pedagang 2.231 orang (7,84 persen), dan pelajar 519 orang (1,82 persen).

Dari kalangan TNI/Polri mencapai 304 orang atau 1,07 persen dan kelompok lain-lain sebanyak 820 orang atau 2,88 persen. "Satu lagi dari kalangan BUMN sebanyak 321 orang atau 1,13 persen," katanya.

Menurut dia, data haji di Jatim dari tahun ke tahun juga menunjukkan data yang hampir sama dengan dominasi kalangan swasta, petani, PNS, ibu rumah tangga, dan pedagang.

"Kalangan swasta itu bisa nelayan, tukang becak, dan sejenisnya, sedangkan pedagang juga umumnya pedagang kecil di pasar, pracangan (pedagang kelontong). Jadi, 90 persen lebih orang tak mampu," katanya.

Namun, katanya, jika kalangan swasta dianggap mampu dan ditambah dengan kalangan BUMN, maka jumlahnya pun mencapai 9.381 orang atau 32,98 persen.

"Artinya, haji Jatim berasal dari kalangan yang tidak mampu masih berjumlah 67,02 persen orang atau hampir 70 persen, padahal kalangan swasta umumnya juga bukan swasta kelas atas," katanya.

Ia mencontohkan di Jawa Timur pada musim haji 2013 ada tukang becak, juru parkir, pemulung, pedagang rongsokan, loper koran, dan kalangan miskin lainnya yang menunaikan ibadah haji.

"Mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan berbagai cara, seperti menabung selama 10-20 tahun, bahkan tukang becak itu menabung selama 26 tahun atau pemulung yang menabung hampir 20 tahun," katanya.

Haji tahun 2014 pun kondisinya juga tak jauh berbeda. Di berbagai media banyak diulas tentang banyaknya kalangan kurang mampu tapi mampu melaksanakan ibadah haji. Seperti misalnya tukang ojek, penjual jamu keliling, dan sebagainya.

Mengingat fenomena-fenomena di atas, timbul pertanyaan, masih relevankah syarat mampu bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji? Lantaran dalam kenyataannya, banyak orang kaya raya belum melaksanakan rukun Islam kelima itu, sementara ribuan bahkan jutaan warga tak mampu, telah memenuhi panggilan Allah.